Partai Demokrat tak Mau Ical sebagai Capres

   Sabtu, 17 Mei 2014 : WIB

 Rencana Koalisi Demokrat-Golkar

Megatama Architect, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, pertemuan rahasia yang digelar pihaknya dengan Partai Golkar semalam. Menurut dia, dalam pertemuan itu belum ada kesepakatan apa-apa, termasuk koalisi antara Demokrat dan Golkar 9 Juli mendatang. Menurutnya, opsi PD untuk membentuk poros koalisi itu akan difinalkan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang akan digelar Minggu (18/5).

"Komunikasi intens 3 hari berturut-turut. Di dalam komunikasi tersebut cukup bagus, namun masih perlu pendalaman lebih lanjut. Dalam komunikasi tersebut Partai Demokrat inginkan supaya ketua umum Golkar bersama Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY menjadi king maker dalam percaturan politik Indonesia untuk membangun bangsa. Itu jadi misi Partai Demokrat 5 tahun ke depan manakala bisa berkoalsi dengan Golkar," ujar Syarief Hasan di kediamannya Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).

Syarief mengakui ada pembicaraan soal capres dan cawapres yang dihadiri oleh enam orang utusan SBY dan Aburizal Bakrie (Ical) semalam. Namun lagi-lagi dia tegaskan, belum ada kata sepakat dari hasil pertemuan itu.

"Ada beberapa nama muncul, pada akhirnya Partai Golkar tetap ingin ARB capres dari Golkar. Sekaligus mengusulkan agar yang menjadi cawapres adalah Pak Pramono Edhie," tegasnya.

Dia menambahkan, ada beberapa opsi yang ditawarkan dari hasil pertemuan itu. Dia mengatakan, salah satunya soal Ical dan Pramono Edhie.

"Tadi malam disepakati ada 2 opsi, bahwa calon yang dinginkan adalah ARB bersama Pramono Edhie," pungkasnya.

Rudy: Enggak masuk akal jika Puan jadi cawapresnya Jokowi

Sabtu, 17 Mei 2014 11:18

     Jokowi dan Puan Maharani. ©2014

Megatama Architect. - Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menolak keras rencana pencalonan Puan Maharani menjadi cawapres yang akan mendampingi capres Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres 6 Juli mendatang. Penolakan tersebut menurut pria berkumis tebal tersebut bukan tanpa dasar.

"Enggak masuk akal kalau Mbak Puan Maharani menjadi cawapresnya Jokowi," ujar Rudy di Solo Jawa Tengah, Sabtu (17/5).

Menurut Rudy jika Puan menjadi cawapres, perolehan suara pilpres tidak akan bisa maksimal. Pasalnya pasangan capres dan cawapres berasal dari partai yang sama, yakni PDIP. Cawapres seharusnya diambil dari luar partai PDIP, agar perolehan suara atau dukungan bisa semakin luas.

"Jokowi jelas dari PDI Perjuangan, mestinya cawapres diambilkan dari luar PDI Perjuangan yang mempunyai elektabilitas tinggi. Yang mempunyai pengalaman untuk republik. Kita jangan nggege mangsa (serakah) untuk meraih sesuatu yang belum tentu itu terjadi," tegasnya.

"Saya menyarankan, Mbak Puan jadi Ketua DPP dulu lah, enggak perlu jadi wapres," tegasnya lagi.

Rudy mengatakan, akan mendukung penuh jika cawapres Jokowi berasal dari partai lain atau tokoh yang bukan dari internal partai. Yang namanya koalisi, lanjut Rudy, harus berbagi dengan partai lain.

"Jokowi ini calon dari PDI Perjuangan. Wakilnya ya mesti dari luar PDI Perjuangan, masa semua mau diminta oleh PDI Perjuangan. Saya dukung 100 persen kalau capresnya Jokowi, wakilnya siapapun asal jangan dari PDI Perjuangan," ujarnya.

Rudy secara tegas menolak pencalonan Puan Maharani menjadi cawapres. "Saya menolak keras jika Puan Maharani dicalonkan menjadi cawapres pendamping Pak Jokowi. Apapun risikonya saya siap menghadapi," ujar Rudy.

Menurut Rudy penolakan tersebut bukan hanya datang dari pribadinya. Namun juga keinginan sebagian warga PDIP Solo. Rudy juga kecewa terhadap para pengurus DPP PDIP yang menjadi pembisik, agar Megawati mencalonkan Puan menjadi cawapres.

"Saya sangat menyayangkan pembisik-pembisik agar Puan menjadi cawapresnya Jokowi," tegasnya.

Demokrat dan Golkar Sepakat Usung Duet Ical-Pramono Edhie

Calon Presiden 2014

Sabtu, 17 Mei 2014 10:31 WIB

Foto Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dan politisi Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo 

MEGATAMA ARCHITECT, JAKARTA -  Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat dipastikan bakal membentuk poros baru untuk hadapi pemilu presiden 2014.

Pasangan calon presiden dan wakilnya pun sudah disiapkan, meskipun bukan dari pemenang hasil konvensi Capres Partai Demokrat.

"Tadi malam akhirnya terbentuk poros baru, dengan mengusung ARB sebagai capres Partai Golkar dengan Pramono Edhie Wibowo sebagai calon wakil presiden dari Partai Demokrat," kata Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Keputusan itu dihasilkan oleh tim 6 yang terdiri dari MS Hidayat, Agung Laksono dan Idrus Marham (Golkar) dan Syrief Hasan, Jero Wacik serta Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat).

"Hasil tim kecil ini akan dibawa ke rapat pimpinan nasional masing-masing partai dahulu," ujar Hidayat.

diposkan oleh TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA, 
Link : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014

Rhoma Irama Kesal PKB Tidak Akui 'Rhoma Effect'

  Sabtu, 17 Mei 2014 | 04:17 WIB

Calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa Rhoma Irama saat berkampanye di kawasan Cipedak, Jakarta, Sabtu (29/3). TEMPO/Gunawan Wicaksono

Megatama Architect , Jakarta: Rhoma Irama, pedangdut yang pernah digadang-gadang menjadi calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menarik dukungannya kepada PKB. Dalam konferensi pers di markas Riforri (Rhoma Irama for Republic of Indonesia) pada Jumat 16 Mei 2014, ia mengungkapkan dua alasan penarikan dukungan itu.

Poin pertama, ia menyatakan, sudah tidak ada lagi kesesuaian visi dan orientasi politik dengan partai pengusungnya, PKB. Poin kedua, ia menyatakan kekecewaannya kepada sikap PKB yang dianggap tidak mengakui adanya Rhoma Effect. "Kami kecewa karena PKB seakan tidak menghargai upaya kami," katanya.

Ia pun mengklaim Rhoma Effect pada saat pemilihan legislatif berhasil meningkatkan perolehan suara PKB secara signifikan.(Baca: Fans Rhoma Irama Sobek Lambang PKB)

Pada pemilihan legislatif silam, nama Rhoma Irama muncul dalam bursa kompetisi calon presiden yang diusung oleh PKB. Saat itu Rhoma merasa terpanggil menjadi presiden untuk memperbaiki moral bangsa. Selain itu, ia mengklaim mendapatkan dukungan dari masyarakat dan ulama untuk mencalonkan diri menjadi presiden

Saat ditanya apakah sikapnya didasari rasa sakit hati, ia menjawab, "Tidak ada rasa sakit hati karena berjuang untuk demokrasi." Ia menganggap perjuangannya berhasil karena mampu menempatkan banyak kader di parlemen.

Di akhir konferensi, Rhoma mengimbau pendukungnya agar tak melakukan tindak anarkistis. "Kekecewaan jangan diungkapkan dalam tindakan anarkis dan tetap pada jalur akhlakur karimah," katanya menutup konferensi.

TINGKATAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DIHAPUS OLEH BAN-PT KEMENDIKBUD RI

Makassar, 1 Mei 2014

     Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menghapuskan tingkatan akreditas perguruan tinggi. Jadi, kini sudah tidak ada lagi perguruan tinggi yang terakreditasi A, B dan C.

     "Jadi, sekarang hanyalah perguruan tinggi terakreditasi dan tidak terakreditasi. Tidak ada lagi yang namanya akreditasi A, B atau C," kata Kepala BAN PT Kemendikbud RI, Prof Dr Mansyur Ramli, yang ditemui di sela-sela pelaksanaan gerak jalan santai dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kamis (30/4). Kegiatan yang dilaksanakan Kopertis Wilayah IX Sulawesi bekerjasama UVRI dan AMI Veteran Makassar ini dipusatkan di Anjungan Pantai Losari, kemarin hari Kamis.
     Mantan Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, menjelaskan, alasan BAN PT mengambil langkah menghapus tingkatan akreditas ini. Salah satunya, selama ini dunia kerja, seperti perbankan ataupun instansi pemerintah yang akan menerima karyawan ataupun pegawai lebih mengutamakan untuk menerima alumni PTS yang terakreditasi A.
     "Jadi, kasihan alumni PTS yang lain di luar akreditasi A. Padahal, perlu diketahui, antara PTS dan PTN saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan, termasuk dari segi mutu. Kualitas PTS kita saat ini sangat bersaing. Bahkan, ada program studi di PTS yang nilainya lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri," jelas Mansyur Ramly.
     Meski begitu, dia tetap mengingatkan agar PTS yang ada semakin fokus pada peningkatan mutu. Caranya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan sarana dan prasarana memadai.
     Selain itu, tambahnya, juga perlu digalakkan kegiatan kerjasama sumber daya PTS. "Jangan jalan sendiri-sendiri. Perlu dibangun kebersamaan meski sebenarnya terjadi persaingan diantara mereka," ujarnya.
     Bagaimana dengan PTS yang bermasalah atau terjadi dualisme kepengurusan? Prof. Mansyur Ramli menegaskan, PTS yang berkonflik tidak akan diproses akderitasinya. Jika sampai batas waktu yang diberikan, PTS tersebut belum juga bisa mendapatkan akreditas, langkah terakhir yang diambil adalah menutup operasionalnya sesuai undang-undang yang berlaku.
     Namun, dia tetap mengingatkan bahwa PTS berkonflik ini perlu diperhatikan agar bisa terjadi islah diantara kedua kubu yang berseberangan. Sebab, kondisi seperti ini akan merugikan semua pihak. Salah satunya adalah mahasiswa.
"Saya mendorong kepada mahasiswa untuk berani memperjuangkan hak-haknya. Mereka harus berani menyuarakan kepada pihak kampus dan yayasan untuk menempuh islah dalam menyelesaikan persoalan ini. Bagaimanapun juga mahasiswa akan menjadi korban. Sebab, ijazahnya tidak pernah bisa diakui," tandasnya.
     Khusus untuk pelaksanaan akreditasi institusi, Prof. Mansyur Ramly, menjelaskan, seharusnya proses ini berakhir Agustus 2014. Namun, banyaknya PTS dan PTN yang harus diproses, sehingga waktunya diperpanjang hingga 10 Agustus 2019.
     Selain itu, perguruan tinggi juga diberikan kemudahan dengan hanya mengajukan selembar surat permohonan akreditas ke BAN PT dengan melampirkan izin pendirian. Selanjutnya BAN PT akan memprosesnya.
     Sementara itu, dua pimpinan PTS yang ditemui terpisah, masing-masing Direktur Akademi Maritim Indonesia (AMI) Veteran Makassar, Amrin A Rani, dan Rektor Universitas Pepabri, Ny Hj Apiati Amin Syam, ketika ditemui di lokasi yang sama, menyambut baik kebijakan BAN PT Kemendikbud.
     "Kita bersyukur dengan adanya kemudahan yang diberikan sehingga kedepannya PTS akan dapat bersaing secara sehat, khususnya Universitas Pepabri yang dipimpin oleh Rektor Ibu DR. Ir. Apiaty Kamaluddin Amin Syam, Msi, dia menyatakan bahwa akan melaksanakan berbagai hal kearah perbaikan yang lebih kepada penyempurnaan sehingga visi misi kampus Universitas Pepabri dapat terwujud serta dapat bersaing atau bahkan lebih dari PTS lain yang ada di Indonesia Timur, menjadi kampus yang diminati oleh para Mahasiswa khususnya dan keluaran tetap dapat dipertahankan sebagai kampus pencetak Sarjana yang semuanya terserap didunia kerja, baik di pemerintahan maupun di Swasta.

 

(Megatama-Arsitektur)